KILASJATIM.ID – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, memperkuat tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko hukum melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Kolaborasi ini difokuskan pada penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna mendukung kelancaran operasional serta pengembangan infrastruktur gas bumi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III, Hedi Hedianto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini turut disaksikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung yang telah ditandatangani pada 9 Januari 2026.
Sinergi tersebut terus diperluas melalui kerja sama dengan jajaran kejaksaan di berbagai wilayah operasional PGN. Sebelumnya, PGN juga telah menjalin kolaborasi serupa dengan Kejati Jawa Timur.
Menurut Hery, dukungan dan koordinasi hukum memiliki peran strategis dalam menunjang kegiatan bisnis PGN. Terutama terkait pengelolaan aset, pelaksanaan operasional perusahaan, hingga pengembangan infrastruktur gas bumi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kegiatan operasional perusahaan. Melalui koordinasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan Kejaksaan, kami ingin memastikan setiap kegiatan usaha dan pengembangan infrastruktur PGN dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip kepatuhan perusahaan,” ujar Hery.
Ia menambahkan, penguatan aspek hukum semakin penting seiring dengan peran PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Perusahaan terus berupaya memastikan ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor, mulai dari industri, komersial, hingga rumah tangga.
PGN Bidik Potensi Kebutuhan Gas Industri di Batang dan Kendal
Di Jawa Tengah, pertumbuhan kawasan industri, khususnya di Batang dan Kendal, membuka peluang peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi untuk mendukung aktivitas industri.
PGN terus mencermati perkembangan kebutuhan energi di kawasan tersebut sebagai bagian dari perencanaan pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi.
Hery menilai Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang besar. Karena itu, PGN berkomitmen mendukung kebutuhan energi melalui pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan.
“Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang besar. PGN berkomitmen mendukung kebutuhan energi melalui pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan. Untuk itu, penguatan kepatuhan dan mitigasi risiko hukum menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan,” tambahnya.
Kejati Jateng Siap Berikan Bantuan dan Pertimbangan Hukum
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Teguh menjelaskan, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Teguh.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara PGN dan Kejati Jawa Tengah. Dengan demikian, berbagai potensi persoalan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat sejak dini.
Melalui kerja sama tersebut, PGN berharap kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha semakin kuat. Selain meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko hukum, sinergi ini juga diharapkan mendukung kelancaran operasional dan pengembangan infrastruktur gas bumi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen PGN dalam memperluas pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. (DYP)
